oleh

Abdul Halim Iskandar Minta Agar Relawan Covid-19 Pantau Warga yang Terdampak Pandemi Covid-19

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar meminta kepala desa (Kades) dan relawan desa lawan Covid-19 untuk terus menerus memantau warga yang terdampak pandemi Covid-19.

Halim Iskandar mengatakan, seluruh warga desa yang terdampak ekonomi harus mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa.

“Jangan sampai ada warga desa yang terdampak (Covid-19), baik dari sisi ekonomi dan kesehatan yang tidak tertangani,” ujar Halim Iskandar pada Rapat Virtual terkait Percepatan Realisasi Bantuan Sosial Provinsi Jawa Timur, Kamis (22/7/2021).

Halim Iskandar mengatakan, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan telah melakukan berbagai relaksasi untuk mempermudah dan mempercepat proses penyaluran BLT Dana Desa. Menurutnya, relaksasi tersebut memungkin BLT Dana Desa diberikan secara rapel.

Baca Juga  1.425 Pasien Yang Terkonfirmasi COVID-19 di Kota Kupang

Halim Iskandar berharap, pemerintah daerah dapat membantu percepatan penyaluran BLT Dana Desa kepada masyarakat.

“Kemarin-kemarin BLT dana desa hanya bisa disalurkan tiap bulan. Hari ini sudah lebih disederhanakan lagi dan bisa dirapel, sehingga bisa tiga bulan langsung (dicairkan), untuk kemudian diberikan kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat),” terangnya.

Menurut Halim Iskandar, data KPM BLT Dana Desa tahun ini merujuk pada data KPM BLT Dana Desa tahun lalu, yang sudah melalui verifikasi ulang. Meski demikian, data KPM tersebut bisa saja berubah sesuai dengan kondisi ekonomi warga di masing-masing desa.

Baca Juga  TNI Al Pasmar 3 Melaksanakan Serbuan Vaksinasi kepada Masyarakat Maritim di Kabupaten Sorong Papua Barat

“Data penerima BLT Dana Desa sangat fleksibel. Hari ini bisa saja berkurang, bulan depan bisa saja bertambah karena situasi yang mengharuskan,” jelas Halim Iskandar.

Dirinya menjelaskan, BLT Dana Desa diprioritaskan untuk warga desa yang kehilangan mata pencaharian dan belum mendapatkan jaring pengaman sosial lainnya. Pendataan KPM BLT Dana Desa dilakukan oleh relawan desa lawan Covid-19 berbasis RT, yang kemudian diputuskan melalui Musyawarah Desa (Musdes).

“Yang kehilangan mata pencaharian karena sekarang nggak bisa buka warung misalnya, ini masuk sebagai KPM. Nah ketika sudah bisa buka warung lagi, mata pencahariaannya kembali, bisa saja dikeluarkan dari KPM. Sangat fleksibel sekali. Yang penting pendataannya betul dan diputuskan di Musyawarah Desa,” terang Halim Iskandar.

Baca Juga  Bansos Tetap Jalan, Untuk Vaksin Muhadjir Pastikan Kajian Telah Selesai

Ia menjelaskan, dana desa yang bersumber dari APBN tersebut saat ini fokus pada tiga hal, yakni BLT Dana Desa, Padat Karya Tunai Desa (PKTD), dan program Desa Aman Covid-19. Adapun target utama dari tiga program tersebut menurutnya, adalah untuk meningkatkan kesehatan dan daya beli masyarakat di desa.

“Program lain kita pikirkan berikutnya, yang penting sekarang kita fokus dulu untuk itu,” tutupnya. (*/cr2)

Sumber: beritasatu.com

 

News Feed